Arteria Dahlan Minta Aparat Penegak Hukum Bijak Terkait Kasus Rusma Yul Anwar

Painan - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan meminta agar penegak hukum bijaksana dalam mengambil sikap terkait kasus hukum yang saat ini dihadapi oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar.

"Kita meminta betul agar aparat penegak hukum bisa lebih arif, dan bijaksana terkait kasus ini, " kata Arteria di Painan.

Baca juga: Bus Pastra Masuk Jurang, Dua Penumpang Meninggal Dunia di Pasaman

Ia menyebut, penegakan hukum harus mengedepankan moral, nurani dan juga dengan integritas, sehingga penegakannya tidak merusak instrumen yang lain.

"Dalam konteks ini jangan gaduh, dan harus saling melakukan penghormatan, kami dari komisi III DPR RI akan mengawalnya sehingga keadilan substantif betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak, " ujarnya.

Baca juga: Terkait Temuan Wartawan dan LSM, Ketua Rt Perum Puri Asih Sebut Jangan Fitnah

Menurutnya, hukum ujung-ujungnya ialah ketertiban umum, ketentraman, kesejahteraan rakyat, sehingga penegak hukum, dan setiap penegakan hukum harusnya berorientasi ke sana.

"Pak bupati, warga Pesisir Selatan, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat menghormati putusan pengadilan dan Mahkamah Agung, dan alangkah bijaknya jika kita semua menghormati kepada hal yang lebih esensial, " imbuhnya.

Baca juga: Ada Apa Dengan Pembangunan Lapangan Desa Manisharjo Ngrambe Ngawi

Ia menyebut, dalam pelaksanaan penegakan hukum sebaiknya tidak gaduh, sehingga semua pihak diharapkan bisa menahan diri, dan bersabar menghormati proses, terutama terkait dengan upaya peninjauan kembali yang diajukan. 

"Bisa dibayangkan tiba-tiba putusannya dipaksakan eksekusi, ini akan menjadi tragedi konstitusi yang luar biasa, dan merupakan kejahatan demokrasi, " ungkapnya.

Baca juga: Aneh ! Shelter di Painan Didirikan Persis di Pinggir Perbukitan, dan Kurang Tiga Tahun Dibangun Kondisi Tangganya Malah Karatan

Menurutnya, Rusma Yul Anwar merupakan kepala daerah yang terpilih dengan suara mayoritas, dengan berhasil menang di 14 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Pesisir Selatan.

"Secara nasional perolehan suaranya juga nomor tiga, jika dipaksa untuk melepaskan jabatannya melalui palu hakim itu tidak boleh karena suara rakyat adalah suara Tuhan, " sebutnya.

Baca juga: Kuasai Sabu-Sabu, Warga Oi Mbo Digelandang ke Polres Bima Kota

Ia mengatakan, penghormatan atas nilai-nilai demokrasi merupakan suatu yang substansi, dan esensi daripada hak asasi manusia, sehingga ia berharap semua pihak bisa menghormatinya.

"Kan tidak macam-macam, dan tidak neko-neko yang diminta oleh pak bupati, ya tunggulah putusan PK, apapun putusannya akan kita hormati, " tambahnya.(*)